Sabtu, 05 Juni 2010

Tugas Softskill

Krisis ekonomi mengembalikan kesadaran pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah(UKM)sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagi kemudahan dengan membuat kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumber daya UKMK bekerjasama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant Tahun 2004, diringkas oleh Joko Sutrisno dan Sri Lestari HS . Daerah atau provinsi yang menjadi obyek penelitian adalah : Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Kajian ini dilaksanakan dengan methode survey dan diskusi daerah.

Kredit mikro yang ada di Indonesia antara lain :
Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha keluarga Sejahtera (KUKESRA), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Tani (KUT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE).

Adapun program kredit mikro yang non pemerintah adalah :
Arisan, bank plecit, rentenir, koperasi simpan pinjam, dan beberapa model kredit mikro yang digagas dan diselenggarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya yang diselenggarakan oleh YPM Kesuma Multiguna, Bina Swadaya, YPWI, dan beberapa Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi.

Model kredit mikro mancanegara antara lain adalah :
Grameen Bank di Bangladesh, SEWA Bank di India, Bank for Agricultural Cooperatives (BAAC) di Thailand, Rottating Savings and Credit Associations (ROSCAs) hampir ada di setiap Negara dengan berbagai nama dan kegiatan. ROSCAs di Indonesia contohnya adalah arisan, andilan, dan julo-julo.
JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I - 2006

Tujuan kajian ini, yaitu ;
a. Mengetahui profil usaha mikro di Indonesia
b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro
c. Menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat aplikatif.

Manfaat :
Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang aplikatif dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro pada khususnya dan pemberdayaan UMKMK pada umumnya.

Perekonomian nasional di Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat. Hal tersebut selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN Tahun 1999 menekankan berjalannya demokrasi ekonomi dengan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Amanat GBHN tahun 1999 tersebut tersurat dalam arah kebijakan ekonomi butir II, yaitu memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Penelitian ini dilaksanakan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2005 (diringkas oleh
Togap Tambunan dan Paruhuman Nasution).

Tujuan dan Manfaat :
1.Mengkaji komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan daya saingnya,
2.Mengkaji model-model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saingnya.

Manfaat yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan, instansi dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan daya saing UKM yang berbasis pada ekonomi lokal pada khususnya dan pemberdayaan UKMK pada umumnya.

Krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 1997 membawa dampak negatif hingga Saat ini, termasuk bagi UKM dan usaha mikro, yaitu menyebabkan :
1.Turunnya daya beli konsumen, dikarenakan semakin berkurangnya/langkanya usaha-usaha yang dimiliki konsumen sebagai sumber pendanaan
2.Menurunnya kualitas produk-produk UKM dan usaha mikro sebagai akibat rendahnya kualitas SDM serta berkurangnya sumber-sumber pendanaan yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah dan mikro.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, sebagai upaya pengembangan UKM dan usaha mikro, maka pengembangan lembaga keuangan mikro seperti KSP/USP Koperasi melalui pemberdayaan dan berbagai regulasi peraturan merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan, sehingga tercipta iklim kondusif yang memungkinkan kemudahan bagi para pengusaha UKM dan usaha mikro mampu mengakses atau memanfaatkan dana dan berbagai lembaga keuangan mikro tersebut.
Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Pengembangan
Pengelolaan Wirausaha-Universitas Indonesia (BPPWI-UI) Tahun 2004 (diringkas oleh : Triyono dan Siti Aedah).

Tujuan :
Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan alternatif kebijakan
dalam rangka pengembangan koperasi di bidang pembiayaan di tingkat Kabupaten/
Kota, sesuai dengan otonomi daerah yang berlangsung saat ini.
Secara khusus tujuan kajian ini adalah :
1.Menyusun model pemusatan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan tingkat Kabupaten/Kota.
2.memberikan masukan kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan perkoperasian.

Manfaat : Hasil penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi
pimpinan dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.
Departemen Koperasi dan UKM, Jakarta
Anoraga, Pandji, SE, MM dan Sudantoko, Djoko, S. Sos, MM. 2002 Koperasi
Kewirausahaan, dan Usaha Kecil. Rineka Cipta, Jakarta
Cheston, Suzy dan Kuhn, Lisa, 2002. Measuring Transformation: Assessing and
Improving the Impact of Micro Credit. Washington D.C. Microcredit
SummitCampaignhttp:/www.microcreditsummit.org/papers/impactpaper.htm
Hanson, Ward, 2000. Pemasaran Internet. Edisi Keempat, South Western College
Publishing, Singapura, 2000.
JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I - 2006
Hitt, Michael A, Ireland, R. Duane, Hosjisson, Robert, Robert E, 2001. Manajemen
Strategis: Daya Saing dan Globalisasi. Edisi Keempat, South Western
College Publishing, Singapura, 2001.
Andadari, Roos K.1998. Isu Peluang Bisnis Dinamika Krisis. Dalam :Kekuatan Kolektif
Sebagai Strategi Mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil. Hasil
Konferensi Nasional Usaha Kecil II. 7-8 Oktober 1998. editor: Edy Priyono, dkk.
Center for Economic and Sosial Studies The Asia Foundation. Jakarta.
Anonim 2001. Report Bantuan Teknis bagi Penguatan UKM Republik Indonesia, Proyek
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah: Praktek Terbaik Dalam
Menciptakan Suatu Lingkungan Yang kondusif Bagi UKM, Asian
Development Bank-GFA Manajement-Swisscontact Services. Kantor Menteri
Negara Urusan Koperasi dan UKM.
JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I - 2006
______, 2003. Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian
Koperasi dan UKM. Jakarta.
Arief, Sirtua, 1997. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat
dalam Arus Globalisasi. CPSM, Bandung.
Arifin, B. 2004. Menterjemahkan Keberpihakan terhadap Sektor Pertanian : Suatu
Telaah Ekonomi Politik. Dalam : Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan
Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI. Jakarta.
INFOKOP. 2002. Koperasi Menuju Otonomisasi. Jakarta.
Korten, David C., 1980. Community Organization and Rural Development : A Learning
Process Approach. Dalam Public Administration Review, No.40.
Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. Kemiskinan Tanggung Jawab Siapa?.
Jakarta.
JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I - 2006

Sabtu, 15 Mei 2010

ANALISIS PERBANDINGAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN PADA MINIMARKET INDOMARET DENGAN ALFAMART DI KOMPLEKS PESONA ANGGREK BEKASI

Penulisan judul sudah benar dengan menggunakan huruf besar. Namun pada ABSTRAK pertama seharusnya di awal paragraf dan kalimat pertama dalam penulisannya di buat menjorok ke dalam. Kata penghubung seperti dalam dan sedangkan tidak boleh di gunakan di awal kalimat. Kata-kata dalam bahasa asing seperti compare means independent sample t test, chi squre, statistik deskriptif, assurance, emphaty dan tangible seharusnya di cetak miring.

Pada PENDAHULUAN, alinea 2 kata penghubung dan & jika pada kalimat ‘dan hakikatnya kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana yang dipilih sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan konsmen, sedangkan ketidakpuasan dapat terjadiapabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan yang diinginkan konsumen’ , ‘Dan jika kinerja yang dirasakan melampaui harapan maka konsumen akan merasa sangat puas’ , juga pada kalimat ‘Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan oleh harapan, jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan maka konsumen merasa tidak puas, sedangkan jika kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka niscaya konsumen merasa puas’.

Pada TELAAH PUSTAKA masih terdapat kata penghubung yang digunakan di awal kalimat, yaitu kata jadi, dalam dan dengan. Pada pengertian konsumen juga masih terdapat kata penghubung diawal kalimat, yang seharusnya tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Pada pengertian perilaku konsumen, dalam kalimat ‘Untuk memahami perilaku masyarakat dalam pembelian barang dan jasa tersebut di butuhkan studi tersendiri’ , kata di butuhkan seharusnya di sambung dalam penulisannya menjadi dibutuhkan.

Senin, 05 April 2010

Tugas Teori Ekonomi

Kerjakan Soal berikut, kumpulkan di-upload ke studentsite masing-masing.
Tulis “Tugas Mata Kuliah Teori Ekonomi 2 )

Daftar Pustaka :
1. Ekonomi Makro, Analisis IS- LM, karangan Prof. Soedijono R.
2. Buku Sinopsis Ilmu Ekonomi No 2. Ekonomi Makro

BAGIAN I : PILIHAN GANDA.

1. Jika variable-variabel kegiatan ekonomi yang diperhatikan : C, S, I, Y, Tx, G dan T maka perekonomian tersebut merupakan.:
a. Pereconomian tertutup sederhana.
b. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal.
c. Perekonomian terbuka dengan kecepatan fiskal.
d. Perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal.

2. Apabila kurva IS landai, maka kebijakan yang efektif adalah :
a. Kebijakan fiskal c. Kebijakan pendapatan.
b. Kebijakan Moneter d. Kebijakan luar negeri.

3. Motif memegang uang yang besar-kecilnya tergantung dari besar-kecilnya transaksi adalah :
a. Permintaan uang untuk traksaksi.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Jumlah uang yang beredar.

4. Jika dalam transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang, ekspor produk Indonesia lebih besar dari impor Jepang maka posisi untuk Indonesia :
a. Neraca jasa mengalami defisit.
b. Neraca barang mengalami defisit.
c. Neraca perdagangan mengalami surplus.
d. Neraca perdagangan mengalami defisit.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah seperti dibawah, kecuali :
a. Distribusi pendapatan nasional.
b. Kebijaksanaan finansial perusahaan.
c. Ramalan diwaktu yang akan datang.
d. Jauh-dekatnya dari pasar.

6. Fungsi konsumsi Keynes menunjukan hubungan pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang dinyatakan dengan :
a. Tingkat harga berlaku. c. Tingkat harga konstan.
b. Pendapatan absolut. d. Keuntungan absolut.

7. Dalam analisis keefektifan kebijakan fiskal yang terjadi pada Liquidity Trap Range adalah …………..
a. Paling efektif. c. Tidak efektif.
b. Kurang efektif d. Tergantung pajak yang ada.

8. Dibawah ini adalah cara pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dengan cara Qualitative credit control adalah :
a. Rediscount rate. c. Legal reserve requirement.
b. Open market operation d. Selective credit control.

9. Pada saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta untuk motif spekulasi adalah :
a. Tinggi. c. Tidak menentu
b. Rendah / kecil. d. Tetap.

10. Yang dimaksud uang dalam pengertian L1 adalah :
a. Permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Penawaran uang.

11. Motif memegang uang terdiri dari tiga. Besarnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh :
a. Besarnya pendapatan. c. Besarnya tranksaksi.
b. Besarnya resiko. d. Besarnya spekulasi.

12. Buku yang menjadi dasar analisis Makro ekonomi dikarang oleh :
a. Adam Smith. c. John Maynard Keynes
b. David mc Celland d. Milton Fredman.

13. Dibawah ini adalah istilah yang tidak sama dengan istilah pasar barang :
a. Commodity market. c. real sector.
b. Expenditure sector d. Economic sector.

14. Dua faktor penting yang menentukan / diperlukan untuk memutuskan suatu investasi adalah :
a. Keuntungan yang diharapkan dan tingkat bunga.
b. Pendapatan nasional dan tingkat bunga.
c. Besarnya konsumsi da tabungan.
d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

15. Biaya bersih sesudah dikurang semua biaya tak termasuk biaya bunga disebut :
a. Marginal physical product. c. Marginal Effisiency of Invesment
b. Marginal Effisiency of capital. d. Marginal utility.

16. Dibawah ini mana yang benar :
a. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi dikurangi suku bunga nominal.
b. Tingkat suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi.
c. Tingkat suku bunga riil sama denga suku bunga nominal.
d. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi.

17. Fungsi investasi dibedakan menjadi dua. Dalam analisis makro biasanya investasi perusahaan diasumsikan sebagai :
a. Investasi terpengaruh. c. Investasi nominal.
b. Investasi marginal. d. Investasi otonomi.

18. Mekanisme transmisi Keynes tradisional berjalan melalui :
a. Cost of Fund c. Marginal efficiency of Invesment
b. Cost of capital effect. d. Marginal Physical product.

19. Mekanisme Transmisi Keynes modern dibagi dalam tiga bagian. Dibawah ini yang bukan dari ketiga bagian tersebut adalah :
a. Penyesuaian portfolio di sektor moneter.
b. Mekanisme transmisi melalui cost of capital effect.
c. Penyesuaian di sektor nyata / riil.
d. Penyesuaian di sektor industri.

20. Pelopor teori kuantitas uang modern adalah :
a. Milton Fredman. c. Adam smith
b. John Maynard Keynes d. Irving Visher.

21. Pengaruh perubahan harga terhadap jalannya perekonomian dikenal dengan nama:
a. Cost of capital effect. c. Income effect.
b. Keynes effect d. Hallo effect.

22. Pernyataan berikut ini yang benar mengapa Ilmu ekonomi dipelajari, adalah :
a. Membantu seseorang dalam mengelola kekayaannya.
b. Memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk memecahkan masalah ekonomi.
c. Untuk membantu pelaku ekonomi memperoleh keuntungan.
d. Membantu pengusaha dalam menentukan harga.

23. Permalahan ekonomi makro mencakup dua hal yakni masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Masalah jangka pendek meliputi :
a. Pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran.
b. Inflasi dan pertambahan penduduk.
c. Pengangguran dan pertambahan kapasitas factor produksi.
d. Inflasi dan ketersediaan dana investasi.

24. Dalam analisis jangka pendek ada beberapa factor yang diasumsikan tidak berubah atau tidak bisa diubah, yaitu seperti dibawahini, kecuali :
a. Kapasitas produksi total dari perekonomian.
b. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja.
c. Harga barang dan jasa.
d. Lembaga social dan politik.

25. Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek pemerintah harus membuat kebijakan jangka pendek, adalah seperti dibawah, kecuali :
a. Menambah jumlah uang yang beredar.
b. Mengeluarkan obligasi Negara.
c. Menurunkan bunga kredit bank.
d. Meningkatkan kapasitas produksi.

26. Suatu hal yang melandasi kaum klasik dalam pasar barang bersifat “ self regulating “ adalah :
a. Harga tetap / konstan.
b. Berlakunya hokum say
c. Pengangguran sering terjadi dalam perekonomian.
d. Kapasitas produksi terus bertambah.

27. Perbedaan teori klasik dengan teori Keyness diantaranya menyangkut masalah nilai uang. Yang dimaksud nilai uang menurut teori ekonomi klasik adalah :
a. Tingkat bunga simpanan.
b. Tingkat bunga pinjaman.
c. Nilai nominal uang.
d. Nilai riil uang.

28. Situasi makro suatu perekonomian terutama dipasar barang, teori klasik berbeda dengan teori Keynes. Menurut Keynes kegiatan dipasar barang ditentukan oleh :
a. Mekanisme harga.
b. Permintaan efektif masyarakat.
c. Harga barang dan jasa.
d. Pendapatan masyarakat.

29. Besarnya angka penganda ( effect multiflier ) untuk perekonomian terbuka adalah :
a. 1 / 1-c
b. 1 / 1-c+m
c. 1 / c
d. 1 /1-c-m

30. Didalam perekonomian terbuka terdapat unsure / komponen yang tidak ada di dalam perekonomian tertutup yaitu ekspor dan impor, Kedua komponen tersebut disebut :
a. Neraca perdagangan
b. Neraca pembayaran.
c. Arus kas netto.
d. Transfer payment.

31. Pos-pos yang terdapat dalam APBN mempunyai pengaruh di dalam perekonomian, dibawah ini pos dalam APBN yang bersifat deflasioner, yaitu :
a. Transfer payment.
b. Obligasi dari masyarakat dalam negeri.
c. Kredit dari bank sentral.
d. Pengeluaran Negara.

32. Kredit bank sentral akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui money multiflier. Sebelum jumlah uang beredar bertambah. Pengaruh langsung yang terjadi adalah :
a. Bertambahnya jumlah uang inti.
b. Berkurangnya jumlah uanh inti.
c. Berkurangnya tingkat suku bung.
d. Berkurangnya tingkay suku bunga,

33. Uang inti yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh banyak factor, seperti dibawah ini adalah :
a. Bunga giro dan deposito
b. Bunga kredit bank.
c. Pengeluaran pemerintah,
d. Bea masuk.

34. Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan pengunaannya dalam praktek, sehingga pemerintah secara otomatis dan teratur, menaikan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Pernyataan diatas sesuai dengan pemikiran :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keynes.
c. Milton Friedman.
d. David Ricardo.

35. Menurut Keynes permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh :
a. Tingkat harga dan GDP riil.
b. Suku bunga dan GDP nominal.
c. Tingkat harga dan GDP riil.
d. Tingkat harga dan GDP Nominal

36. Dalam analisis permintaan terdapat dua konsep yaitu Keynes Effect dan Pigou Effect. Keynes Effect merupakan perubahan harga yang mengakibatkan tingkat pendapatan keseimbangan, melalui ……………….
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat.
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.

37. AC. Pigou menerangkan pengaruh perubahan harga berpengaruh pada tingkat pendapatan keseimbanagan, dalam artikelnya yang terkenal adalah :
a. The wealth of Nation.
b. The Organization Ethic.
c. The Classical Stationary State.
d. The Classical theory.

38. Pigou effect adalah pengaruh perekonomian akibat dari perubahan harga melalui :
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.

39. Yang dimaksud dengan kurva IS adalah :
a. Kurva yang menunjukan hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional.
b. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga.
c. Kurva yang menunjukan buhungan pendapatan nasional pada tingkat investasi.
d. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat tabungan.

40. Keadaan perekonomian dimana terpenuhi syarat keseimbangan pasar barang tetapi tidak memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang atau sebaliknya, disebut:
a. Keseimbnagan sementara.
b. Keseimbangan pasar barang.
c. Keseimbangan pasar uang.
d. Keseimbangan semu.

41. Permintaan uang ( L1 ) merupakan gabungan dari permintaan uang untuk transaksi dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dijadikan satu karena permintaan uang untuk berjaga-jaga besal-kecilnya tergantung dari :
a. Pendapatan.
b. Tingkat harga.
c. Transaksi
d. Tingkat bunga.

42. Dibawah ini adalah kebijakan pemerintah dalam pasar uang yang termasuk dalam “ Quantitative Credit Control “, kecuali :
a. Selective credit control.
b. Manipulasi legal reserve ratio.
c. Open market operation.
d. Rediscount policy.

43. Pada tahun 1974, seorang ekonom yang memperjelas garis yang membatasi teori kuantitas uang dengan teori lainnya adalah :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keyness.
c. Milton Friedman
d. Thomas M. Humphrey.

44. Perumusan teori kuantitas uang yang oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai perumusan yang tertua terdapat pada tulisan :
a. Milton Friedman.
b. Adam Smith.
c. John Maynard Keyness.
d. Jean Bodin.

45. Karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang baru atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah, Ketiga hal diatas berakibat :
a. Demand inflation
b. Cost inflation
c. Domestic inflation
d. Imported inflation.

46. Fungsi konsumsi menurut konsepsi Keyness pada tahun 1940 telah menimbulkan ……..
a. Hipotesa konsumsi.
b. Variabel nyata.
c. Hipotesa pendapatan.
d. Hipotesa stagnasi.

47. Dibawah ini adalah pernyataan yang ditekankan dalam teori inflasi structural. Kecuali :
a. Menerangkan proses inflasi jangka panjang di Negara sedang berkembang.
b. Jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga, tersebut.
c. Inflasi selalu terjadi pada Negara sedang berkembang.
d. Ketegaran-ketegaran yang ada disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah sendiri.

48. Menurut teori structural ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian Negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, salah satunya adalah ketegaran yang berkaitan dengan :
a. Kegagalan pasar.
b. Pengangguran.
c. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor.
d. Ketidakelastisan harga

49. Perbedaan demand inflation dengan cost inflation terlihat pada ………….
a. Dari segi kenaikan harga out put.
b. Volume out put ( GDP riil ).
c. Omzet penjualan.
d. Sarana produksi.

50. Kenaikan harga barang akhir ( output ) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga factor produksi. Keadaan ini terjadi dalam pasar :
a. Suppresed inflation.
b. Demand inflation.
c. Supply inflation.
d. Cost inflation.

II. Soal Esay !

1. Sebutkan Pos-pos kebijaksanaan fiscal dala APBN. Dan Jelaskan 3 konsep deficit, surplus dan berimbang dari pos-pos yang ada dalam neraca anggaran tersebut !

2. Jika diketahui marginal propencity to consume sebesar 0.8 dan dana yang tersedia 2 milyar. Berapa besarnya permintaan agregat bila pemerintah menempuh jalan : a. Membeli barang dan jasa.
b. Menaikan gaji pegawai
c. Membayar Transter payments.



JAWABAN
1. B 11. B 21. A 31. A 41. C
2. A 12. C 22. B 32. B 42. A
3. A 13. D 23. A 33. B 43. B
4. C 14. A 24. C 34. A 44. C
5. D 15. B 25. D 35. D 45. D
6. C 16. B 26. B 36. C 46. C
7. A 17. B 27. C 37. A 47. B
8. D 18. A 28. B 38. C 48. C
9. B 19. C 29. A 39. C 49. B
10. A 20. D 30. A 40. D 50. C

JAWABAN ESAY
1. Kebijakan fiscal :
• Pengeluaran : Government, Wage, dan transfer
• Pendapatan : Pajak, kredit likuiditas, pinjaman obligasi dalam negeri dan pinjaman obligasi luar negeri

Konsep :

Surplus :
G+W+Tr > Tx
G+W+Tr > Tx + B
G+W+Tr > Tx + B+ F atau,
U > O

Berimbang :
G+W+Tr < Tx
G+W+Tr < Tx + B
G+W+Tr < Tx + B+ F atau,
U < O

Deficit :
G+W+Tr = Tx
G+W+Tr = Tx + B
G+W+Tr = Tx + B+ F atau,
U = O

2. Membeli barang jasa :
1 / 1-c . 2.000.000.000 = 10.000.000.000
Menaiakn gaji pegawai
c/ 1-c . 2.000.000.000 = 8.000.000.000
membayar transfer payment
c/1-c. 2.000.000.000 = 8.000.000.000

Minggu, 04 April 2010

Tabel Rekening Deposito yang Dimiliki Nasabah

Tabel Rekening Deposito yang Dimiliki Nasabah

Rekening Deposito Total Jakarta Surabaya
Depoeito BCA 29.90% 30.90% 28.10%
Deposito Mandiri 24.10% 27.30% 18.80%
BNI Deposito 14.90% 12.70% 18.80%
DEPOBRI 6.90% 7.30% 6.30%
Lippo Deposito 6.90% 8.20% 4.70%
Deposito Niaga 5.20% 5.50% 4.70%
Deposito Panin 5.20% 4.50% 6.30%
Sumber : Studi Pasar & Perilaku Nasabah Consumer Banking 2008

Kita dapat mengambil kesimpulan dari tabel di atas yaitu, masing-masing nasabah mempunyai rekening yang berbeda-beda pada setiap Bank yang mereka yakini bisa memberikan mereka kepuasan dalam menginvestasikan uang mereka atau hanya sekedar untuk menyimpan uang tersebut secara aman pada suatu Bank tertentu. Persentase pada tabel di atas menyimpulkan bahwa Rekening Deposito Bank BCA lebih besar jika di bandingkan dengan rekening deposito Bank lain. Persentase di Jakarta untuk Rekening Deposito BCA yaitu sebesar 30.9% dan untuk Surabaya sebesar 28.1%, dengan total keseluruhan untuk Rekening Deposito BCA sebesar 29.9%.

Persentase Rekening kedua terbesar setelah Deposito BCA adalah Rekening Deposito Mandiri, dengan persentase sebesar 24.1% untuk total keseluruhannya, 27.3% untuk Rekemimg Deposito Mandiri di Jakarta dan sebesar 18.8% untuk Rekening Deposito Mandiri di Surabaya.

Persentase Rekening Deposito yang terendah terdapat pada Rekening Deposito Panin, sebesar 5.2% untuk total keseluruhannya, 4.5% untuk persentase Rekening Deposito Panin di Jakarta dan 6.3% untuk persentase Rekening Deposito Panin di Surabaya.

Jumat, 26 Februari 2010

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Artikel tentang Pajak

1. Apakah NPWP?
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Jadi dalam arti kata lain, NPWP adalah KTP nya Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Pemerintah dapat terus memantau pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat (sebagaimana penerimaan pajak memegang proporsi ±70% dari penerimaan Negara). NPWP merupakan kunci untuk membuka akses pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan berbagai program ekstensifikasi Wajib Pajak, selain untuk membiayai pembangunan, diharapkan masyarakat turut bertanggung jawab dalam penggunaan fasilitas yang ada.
2. Kenapa kita harus ber-NPWP?
NPWP bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah namun juga bagi Wajib Pajak, antara lain:
a. Sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kehidupan bernegara oleh pemerintah
b. Bagi Wajib Pajak yang telah ber-NPWP, apabila atas penghasilan yang diperolehnya kemudian dipotong/dipungut (misal: oleh pemberi kerja) ataupun, maka Wajib Pajak tersebut dapat mengkreditkannya (mengurangkan pajak yang telah dipotong tersebut) dari pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Akan tetapi, pengurang tersebut tidak diperbolehkan apabila seseorang belum ber-NPWP. Pengkreditan juga berlaku untuk zakat dan fiskal luar negeri.
c. Syarat pembuatan paspor
d. Syarat pengajuan SIUP
e. Syarat pembuatan R/K di Bank
f. Syarat pengajuan Kredit Bank
g. Manfaat kepemilikan NPWP akan lebih terasa pada tahun 2009. Wajib Pajak ber-NPWP tidak perlu membayar fiskal apabila berpergian ke luar negeri. Di lain pihak, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP hingga akhir 2008, dapat dipastikan pengenaan pemotongan/pemungutan pajaknya akan lebih besar, yakni 20% untuk pemotongan PPh Pasal 21 dan 100% untuk pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
h. Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada 2008, dapat memanfaatkan fasilitas Sunset Policy, yakni pengurangan sanksi bunga. Jadi apabila WP mendaftarkan untuk memperoleh NPWP pada 2008 dan ternyata terdapat kurang bayar untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, maka atas Wajib Pajak tersebut cukup membayar pokok Kurang Bayar tanpa harus melunasi bunga 2% per bulan.


3. Siapa saja yang harus punya NPWP?
Menurut pasal 2 UU KUP,”Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.
Orang Pribadi yang:
 Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 Memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 Lainnya
4. Bagaimana cara mendapatkan NPWP?
Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri secara langsung atau melalui Pemberi Kerja tempat WP bekerja.
Pendaftaran diri secara langsung dapat melalui :
a. Datang ke KPP tempat WP berdomisili/berusaha
WP dapat datang ke TPT KPP domisili (sesuai KTP) WP atau KPP berusaha (sesuai tempat usaha/pekerjaan bebas dilakukan). WP selanjutnya mengisi formulir pendaftaran/perubahan Wajib Pajak yang disediakan
b. Datang ke Pojok Pajak dapat menghubungi Kring Pajak – 500200, untuk mengetahui posisi Pojok Pajak / Mobil Pajak)
c. Online melalui e-Registration
Sedangkan pendaftaran NPWP melalui pemberi kerja, berarti Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri dengan meyampaikan surat permohonan dan persayaratan pengajuan melalui perusahaan temapat WP bekerja.
5. Apakah syarat mengajukan NPWP?
Dalam PER-44/PJ/2008 jo PER-160/PJ/2007 jo KEP 161/PJ/2001 disebutkan bahwa:
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (Attachment)
b. Untuk Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (Attachment)
- Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak (Attachment)
c. Untuk Wajib Pajak Badan :
- Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (Attachment), dari salah seorang pengurus aktif;
- Surat Pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif (Attachment)
d. Untuk Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong :
- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendaharawan;
e. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong :
- Fotokopi Perjanjian Kerjasama sebagai Joint Operation;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota Joint Operation;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor di tambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing
(Attachment), dari salah seorang pengurus Joint Operation.
Catatan :
a. Bagi permohonan berstatus cabang, Orang Pribadi Pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2.00) Kantor Pusat/domisili/suami.
b. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
6. Lalu apakah yang dimaksud dengan penghapusan NPWP? Bagaimanakah mekanismenya?
NPWP dapat dihapuskan bagi Wajib Pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :
a.Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
b.wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
c.warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
d.Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
f.Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
a.Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b.Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
c.sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Sumber : www.google.com, blog wordpress.com